Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2024) serta peraturan terkait kelembagaan masyarakat, berikut adalah rincian mengenai Tugas, Fungsi, Hak, dan Wewenang dari Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Rukun Tetangga (RT):

1. Kepala Desa
Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa.

• Tugas:

• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

• Melaksanakan Pembangunan Desa.

• Melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa.

• Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Fungsi:

• Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

• Menyusun dan menetapkan kebijakan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

• Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

• Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

• Membina kehidupan masyarakat desa di bidang sosial, budaya, keagamaan, dan perekonomian.

• Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

• Wewenang:

• Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (setelah berkonsultasi dengan Camat).

• Menetapkan Peraturan Desa (Perdes).

• Mengembangkan sumber pendapatan desa.

• Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah di atasnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

• Hak:

• Menerima penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah (seperti jaminan kesehatan).

• Mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai ketentuan.

• Mendapatkan cuti.

---

2. Perangkat Desa
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa (Sekdes & Kaur), Pelaksana Teknis (Kasi), dan Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun/Kadus).

• Tugas Umum:

• Membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, melakukan pelayanan administratif, serta menjalankan urusan operasional dan kewilayahan di desa.

• Fungsi Berdasarkan Jabatan:

• Sekretaris Desa (Sekdes): Pemimpin Sekretariat Desa sekaligus koordinator administrasi, keuangan, penyusunan regulasi, pelaporan, dan pengelolaan aset desa.

• Kepala Urusan (Kaur):

• Kaur Keuangan: Mengelola administrasi keuangan desa (pembukuan, pelaporan, dan pencairan).

• Kaur Tata Usaha & Umum: Mengurus surat-menyurat, arsip, penyediaan prasarana kantor, dan humas.

• Kaur Perencanaan: Menyusun rencana anggaran (APBDes), rencana pembangunan (RPJMDes/RKPDes), dan evaluasi.

• Kepala Seksi (Kasi) - Pelaksana Teknis:

• Kasi Pemerintahan: Mengurus administrasi kependudukan, pertanahan, ketenteraman, ketertiban, dan penataan wilayah.

• Kasi Kesejahteraan (Kesra) & Pelayanan: Mengurus pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembinaan sosial, budaya, keagamaan, kepemudaan, dan inovasi desa.

• Wewenang:

• Meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

• Mengambil keputusan operasional di bidang tugasnya masing-masing sepanjang tidak melanggar regulasi desa dan instruksi Kepala Desa.

• Membantu merumuskan draft Peraturan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

• Hak:

• Menerima penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan (setara PNS Golongan II/a untuk Sekdes, dan di bawahnya secara proporsional untuk perangkat lain).

• Menerima tunjangan dan jaminan sosial/kesehatan yang sah.

• Mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, cuti, serta peningkatan kapasitas/pelatihan.

---

3. Rukun Tetangga (RT)
Rukun Tetangga (RT) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah setempat.

• Tugas:

• Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan.

• Memelihara kerukunan hidup antarwarga.

• Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

• Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya.

• Fungsi:

• Pendataan dan pendaftaran penduduk secara berkala (misal: pengantar pembuatan KTP, KK, atau surat pengantar lainnya).

• Penjembatan komunikasi dan penyalur informasi dari Pemerintah Desa/Kelurahan kepada warga.

• Penggerak dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan (seperti kerja bakti atau ronda malam).

• Penyelesai masalah sosial kemasyarakatan (mediasi) skala mikro atau kekeluargaan di tingkat tetangga.

• Wewenang:

• Menyelenggarakan musyawarah atau rapat warga di tingkat RT untuk mufakat.

• Menyusun rencana kegiatan dan anggaran operasional RT berdasarkan kesepakatan warga.

• Membuat imbauan atau kesepakatan bersama demi ketertiban lingkungan RT selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

• Hak:

• Mendapatkan dana operasional atau insentif dari Pemerintah Desa/Daerah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing.

• Menyampaikan usulan program pembangunan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

• Mendapatkan pembinaan dan pelatihan kapasitas organisasi dari Pemerintah Desa/Kelurahan atau Kecamatan.

Berdasarkan tugas, fungsi, hak, dan wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa dan RT maka pemangku jabatan sesuai struktur diatas Adalah sebagai berikut:

 Struktur  Pemerintah Desa Long Berayang

Tahun 2026-2029